Tugas Kelompok Manstra (Critical Review Realisasi Visi Misi Daerah - Sektor Ekonomi)

Visi, Misi dan Strategi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014

Visi Provinsi Jawa Timur adalah “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Beberapa definisi yang dimaksud dalam visi ini di antaranya adalah:

-      -  Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensif fisik atau materi, tetapi juga rohani, yang berkeadilan, bermartabat dan terpenuhi hak – hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

-       - Berakhlak mempunyai pengertian kondisi masyarakat yang aman, damai, rukun, saling menghormati antar warga yang dilatarbelakangi adanya multikultural yang ada pada masyarakat Jawa Timur.

Misi Provinsi Jawa Timur adalah “Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. 

Upaya ini dilaksanakan dengan :

1.      Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan,

2.     Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan,

3.     Melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis,

4.     Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi dan ekspor non migas, serta penyediaan infrastuktur yang memadai,

5.     Tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup,

6.     Memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui empat strategi pokok pembangunan:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).
3. Pengarusutamaan gender.
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Sedangkan PDRB Jawa Timur selama tahun  2007-2012 berdasarkan Kajian Regional Ekonomi dari Bank Indonesia dan didukung data dari website BKPM, ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Sektor	Tahun (Milliar Rp)
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Pertanian	54.463.943	52.628.433	51.329.549	50.208.897	48.315.112	48.852.112
Pertambangan	8.401.262	8.228.632	7.757.320	7.104.817	6.645.090	6.079.018
Industri Pengolahan	98.017.057	92.171.191	86.900.779	83.299.893	81.033.881	77.651.261
Listrik dan Air Bersih	5.238.432	4.932.084	4.642.082	4.361.516	4.246.147	4.122.313
Bangunan	12.840.566	11.994.826	10.992.600	10.307.884	9.887.404	9.626.437
Perdagangan, Hotel, Restoran	128.375.499	116.645.214	106.229.113	96.983.867	90.911.382	84.119.330
Angkutan/Komunikasi	30.640.914	27.946.280	25.076.426	22.781.528	20.164.064	18.503.298
Bank/Keu/Perum	21.802.468	20.186.109	18.659.490	17.395.394	16.519.146	15.288.323
Jasa	33.886.298	32.251.631	30.693.407	29.417.374	27.816.462	26.162.221
Total	393.666.439	366.984.401	342.280.766	321.861.169	305.538.687	290.404.312

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2012, terjadi peningkatan PDRB pada setiap tahunnya. Dari sembilan sektor di atas bisa dilihat bahwa yang memberikan nilai pendapatan tertinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hal ini sesuai dengan misi Pemprov Jatim peningkatan usaha kecil dan menengah, meskipun belum secara pasti menunjukkan di segmen usaha yang mana yang mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan misi pembangunan pedesaan dan peningkatan pertanian, kurang memberikan kontribusi yang optimal, padahal sebagian besar penduduk Jawa Timur berlatar belakang pertanian. Sumbangan pendapatan terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan bahwa aktifitas sektor tersebut besar kemungkinan terjadi di daerah perkotaan, bukan pedesaan. Sehingga perputaran ekonomi masih belum menjangkau secara menyeluruh ke semua daerah. Padahal dalam misi Prov Jatim, disebutkan bahwa APBD untuk rakyat terutama untuk wong cilik. Sehingga perlu dipertanyakan wong cilik yang mana yang sudah merasakan alokasi APBD tersebut. 

Selain itu, dalam Visi Misi yang diusung Prov Jatim, mengandung pengertian dan cakupan yang sangat luas. Misalnya ditinjau dari definisi makmur di atas. Apakah mungkin dalam jangka waktu lima tahun, bisa mewujudkan masyarakat yang semua kebutuhannya terpenuhi, dan itu berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat? Di setiap daerah, sektor ekonomi memang menjadi indikator kondisi masyarakat secara umum. akan tetapi jangan sampai hanya demi menunjukkan pertumbuhan ekonomi bisa bertahan atau bahkan meningkat, hanya diwakili oleh angka - angka saja, dan mengabaikan kondisi riil di masyarakat. Kondisi di lapangan, masyarakat miskin justru semakin bertambah, tingkat pengangguran meningkat, pertanian dan nasib petani kurang diperhatikan, semakin tingginya pengiriman jumlah TKI ke luar negeri, yang mengindikasikan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyatnya.

Bagian dari visi Pemprov Jatim adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak. Indikator apa yang dipergunakan untuk menilai suatu masyarakat berakhlak atau tidak? Akhir - akhir ini, tingkat kriminalitas meningkat di tengah-tengah masyarakat. Sebagian dilatarbelakangi faktor ekonomi sebagian yang lain karena banyak faktor, di antaranya krisis kesabaran dan toleransi antar warga, meningkatnya ketidakpedulian warga atas lingkungan sekitar, dan lain - lain. Salah satu yang dijadikan indikator masyarakat berakhlak adalah kerukunan antar umat beragama.

Selengkapnya di sini